Ekonomi Indonesia Potensial Tumbuh Lebih Baik pada 2010

Ekonomi Indonesia Potensial Tumbuh Lebih Baik pada 2010


Indonesia berpeluang memacu pertumbuhan dan kondisi ekonominya lebih baik pada 2010 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mencapai itu, pemerintah dan DPR antara lain harus memutuskan target ideal dan kerja keras. Reformasi birokrasi menjadi salah satu upaya yang mendesak dilakukan.

Demikian antara lain kesimpulan yang bisa dirangkum dari paparan para narasumber dalam seminar “Prospek Ekonomi dan Tantangan Industri Perbankan 2010” di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (FE-USU), Selasa (15/12).

Tampil sebagai narasumber adalah Dr Wimboh Santoso (Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia/BI) yang membawa materi “Evaluasi dan Ramalan Perekonomian Indonesia”; Salusra Satria (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) dengan judul makalah “Penanganan Bank Gagal Sistemik oleh LPS”; dan Jhon Tafbu Ritonga (Dekan FE-USU) dengan makalah “Prospek Ekonomi Indonesia dan Tantangan Perbankan 2010). Wimboh Santoso dalam makalahnya menguraikan, untuk tahun depan, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,0-5,5 persen.

Kondisi 2010

Menurut perkiraan BI, papar Wimboh, pada 2010, pertumbuhan kredit pada akhir 2010 meningkat dan diperkirakan mencapai angka 14-15 persen. Kemudian, jika hingga akhir 2009 pertumbuhan kredit dalam valuta asing (valas) diperkirakan masih negatif, pada akhir 2010 berubah menjadi positif.

Hal sama akan terjadi pula pada kredit sektor industri pengolahan yang selama ini pangsanya terhadap total kredit terus menurun yang disimpulkan sebagai gejala deindustrialisasi. Dikatakan, tekanan risiko kredit pada akhir 2010 diprediksi meningkat. Ini terutama karena dampak balik (down turn) ekonomi yang barus dirasakan kemudian. Namun, secara umum rasio kredit macet (NPL, non performing loan) kotor masih mampu bertahan di bawah 5 persen.

Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) juga diperkirakan akan pada rentang 10-15 persen. Pertumbuhan ini dinilai cukup mampu mendukung pertumbuhan kredit, karena perbankan masih memiliki tabungan lain seperti dalam bentuk SBI dan SUN yang cukup besar.

Tantangan dan risiko

Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan BI ini menjelaskan, ada beberapa tantangan dan resiko yang dihadapi perekonomian Indonesia tahun depan. Tantangan itu misalnya pemulihan kondisi ekonomi global yang memerlukan waktu dapat berdampak negatif bagi kinerja perbankan domestik, terutama yang aktif dalam transaksi internasional.

Kemudian, rencana pengembangan pasar produk keuangan fixed income sebagai alternatif pembiayaan sektor riil, dan perubahan struktur regulasi sebagai dampak krisis global serta keikutsertaan Indonesia dalam G-20 dan kegiatan penting internasional lainnya.

Untuk faktor risiko, disebutkan misalnya masih terdapatnya kecenderungan proteksionisme di beberapa negara pasca krisis global dan risiko meningkatnya harga minyak dunia yang didorong oleh kegiatan spekulasi.

Meski demikian, Wimboh Santoso menegaskan, “Secara umum, kinerja industri perbankan Indonesia positif dan stabil.” Ini antara lain selain karena tumbuhnya DPK, juga karena adanya “keberuntungan” dari krisis global, yakni dampak krisis global di Indonesia cenderung terbatas.

Reformasi Birokrasi

Sementara Jhon Tafbu dalam uraiannya mengingatkan, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih positif bisa dicapai di antaranya dengan memutuskan target yang ideal dan upaya lebih keras. Peran investasi, baik asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) dalam pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan.

Perbankan juga diharapkan lebih fokus pada kredit modal kerja dan kredit investasi. “Jangan lagi hanya fokus pada kredit konsumsi. Karena, pertumbuhan ekonomi yang bersandarkan pada konsumsi hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tapi berdampak buruk pada jangka menengah,” ingatnya.

Upaya lain yang tak kalah penting adalah melakukan reformasi birokrasi. Sebab, birokrasi pada level pemerintahan dan lintas instansi menjadi kendala pertumbuhan pencairan kredit investasi.
Kondisi ini mengakibatkan munculnya ekonomi biaya tinggi karena terjadinya praktik korupsi dan kolusi. Selain itu, pola kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak koordinatif dan tidak sinkron.