Menanti Terobosan Menkeu

Menteri Keuangan memang tak harus menggebrak. Pelaku pasar keuangan pun tidak suka gebrakan. Mereka—kecuali sedikit spekulan yang suka kejutan karena dari sana mereka bisa melakukan aksi spekulasi untuk memancing keuntungan—lebih menyukai langkah yang stabil dan bersifat fundamental. Meskipun kebijakan itu dinamis, tetapi tetap tanpa gonjang-ganjing. Sudah begitu banyak uang panas dan hal-hal yang panas di pasar Indonesia.

Salah satu kelebihan Menkeu yang baru, Agus Martowardojo, adalah pengalaman sebagai bankir. Dia sudah pasti tahu persis urusan utang-piutang. Kapan sebuah perusahaan harus berhenti berutang atau kapan dihentikan aliran utangnya. Kapan sebuah bank seharusnya berhenti memberikan utangan kepada debitornya.

Perlu dipikirkan terobosan sekarang ini, kapan Indonesia berhenti berutang? Setidaknya, Indonesia tidak terkesan doyan utang meskipun tidak dimanfaatkan secara optimal, sementara biaya administrasi atau bunga terus membebani APBN.

Urusan utang-piutang inilah yang sekarang ini menjadi persoalan fundamental ekonomi Indonesia. Begitu besar utang pemerintah. Kini mencapai Rp 1.500-an triliun. Sebagai bandingan, pendapatan negara setahun hanya Rp 900-an triliun.

Ada pihak yang mengatakan utang Indonesia sudah membaik alias menurun. Mereka yang punya argumen ini mengukurnya dari persentase nilai utang tersebut dengan produk domestik bruto (PDB). Misalnya, utang negara dulu dikatakan sempat mencapai lebih dari 57 persen dari PDB. Sekarang tinggal 25-an persen dari PDB.

Persoalan utang ini dilihat juga dari sisi lain. Apabila dilihat dari sisi ukuran PDB, utang pemerintah memang turun. Faktanya, secara nominal jumlah utang itu terus meningkat. Kalau pada tahun 2004 baru sebanyak Rp 1.200-an triliun, sekarang sudah mencapai Rp 1.500-an triliun. Artinya, era Menkeu lama, utang bertambah Rp 300-an triliun. Jadi, sebaiknya informasi pemerintah itu jangan menyesatkan.

Begitulah jumlah utang tersebut dapat dilihat dan dimaknai. Kalau bandingannya PDB pasti bisa dikatakan jumlah utang menurun. Itu terjadi karena PDB-nya meningkat terus. PDB itu adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan semua unit usaha dalam suatu negara tertentu.

Agus Martowardojo juga selama ini dikenal keberpihakannya kepada pengusaha kecil. Bahkan, Bank Mandiri yang baru saja ditinggalkannya dalam beberapa tahun terakhir sangat getol menumbuhkan kreativitas dan kemandirian kaum muda, dengan program Wirausaha Muda Mandiri.

Bank Mandiri pula yang memelopori kegiatan yang mempertemukan nasabahnya (investor) yang berkinerja baik dengan pemerintah di Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Kelak akan dilanjutkan pertemuan dengan pemerintah daerah lainnya di kawasan timur Indonesia yang selama ini minim investasi dan tertinggal dalam pembangunan.

Dalam konteks dan perspektif itulah kebijakan yang akan diambil Menkeu ke depan patut disandarkan. Menggerakkan sektor riil, mendorong investasi, memacu produksi dan produktivitas di daerah tertinggal untuk menciptakan lapangan kerja dan bermuara pada pengurangan kemiskinan.

Harapan banyak orang, Menkeu baru sebagai bankir tidak bekutat pada indikator makro saja, sementara kaki perekonomian tak menginjak tanah. Untuk membuat kaki-kaki perekonomian menginjak tanah, berakar kuat, adalah pembangunan pertanian (agrikultur) dalam arti luas serta pembangunan infrastruktur dan energi.

Janganlah suka aneh-aneh, seperti mengenakan bea keluar bagi kakao ekspor sehingga menekan harga di tingkat petani, kebijakan ekspor rotan yang membuat petani dan perajin bangkrut.

Janganlah rajin berutang dan membayar utang yang belum dicairkan. Janganlah suka mem-bail out bank bermasalah bertriliun-triliun rupiah, sementara menolong petani sangat pelit.

Pro-rakyat, pro-poor, pro-growth, dan pro-job harus nyata dibuktikan, bukan slogan politik belaka. Caranya, mengambil kebijakan yang benar-benar berpihak untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas guna mengangkat harkat, harga diri bangsa, serta derajat kemakmuran rakyat banyak, petani, mereka yang miskin dan menganggur.

Terlena dengan indikator pendapatan per kapita yang terus naik, APBN yang terus meningkat walaupun disertai utang membengkak adalah "sesat". Kontribusi segelintir orang yang sangat kaya raya makin besar untuk membentuk total PDB. Padahal, total PDB itu dibagi rata 230 juta penduduk kemudian diperoleh indikator pendapatan per kapita. Jadi, orang kelaparan pun dianggap saat ini berpendapatan per kapita 3.000 dollar per tahun. Ah, ini namanya false economy (meminjam judul buku Alan Beattie).

Selamat bekerja keras, Pak Menkeu! Pekerjaan di rumah Nusantara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terlampau banyak. Jangan sampai kebijakan pusat selalu dicap berbau neolib, memarjinalkan petani, si miskin, dan penganggur sehingga menimbulkan sentimen dan isu ketidakadilan pembangunan.

Itu bisa memicu radikalisme dan keinginan untuk mengurus diri sendiri lantaran mereka bisa berpikir bahwa cara itulah yang lebih baik ketimbang diurus pemerintah pusat...! Jangan sampai...!